Puan Maharani Beberkan 10 Isu Strategis yang Bakal Dikawal DPR RI di Masa Persidangan V

JAKARTA (12/5/2026) - Ketua DPR RI, Puan Maharani beberkan isu-isu strategis yang menjadi perhatian DPR dan akan dikawal melalui alat kelengkapan dewan (AKD) di Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Mulai dari pengawasan lembaga penitipan anak (daycare) --buntut kasus kekerasan pada anak--, pengawasan lembaga pendidikan berasrama hingga evaluasi keselamatan transportasi darat dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

“Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting menjadi perhatian Pemerintah untuk menyelesaikannya,” kata Puan.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dalam rapat paripurna ini, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Selanjutnya, optimalisasi e-KTP agar terintegrasi secara digital dalam layanan publik, penyelesaian pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif, pemberian sanksi yang tegas kepada para penegak hukum yang melanggar etika profesi.

DPR pun disebut akan melakukan pengawasan terhadap jaminan keseimbangan antara ketersediaan dan harga kebutuhan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat.

Lalu, percepatan penerapan praktik keberlanjutan (sustainability) pada BUMN guna menjaga kelangsungan usaha dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, serta pengembangan kawasan industri untuk menguatkan hilirisasi produk pertaniandan perikanan.

Juga akan mengawasi lembaga penitipan anak dan lembaga pengasuhan alternatif, pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama (boarding school), jaminan atas pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual.