“Kita sama-sama mengetahui bahwa kita membutuhkan kecepatan. Setelah anggaran selesai, eksekusinya juga harus segera dilaksanakan. Jangan sampai anggarannya turun tetapi pelaksanaannya lambat,” kata Tomsi.
Ia menjelaskan, berbagai pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi seperti penanganan sungai yang mengalami pendangkalan, penguatan kawasan rawan longsor, perbaikan infrastruktur, hingga rehabilitasi kawasan terdampak membutuhkan percepatan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat sekaligus memperkuat mitigasi risiko ke depan.
Untuk mendukung hal tersebut, Satgas PRR membuka ruang pendampingan bagi kementerian dan lembaga yang menghadapi kendala dalam proses revisi maupun pencairan anggaran.
Koordinasi intensif juga terus dilakukan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar proses administrasi dapat berjalan lebih responsif tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.“Maksud kita adalah mempercepat pencairan anggaran dan pelaksanaan di lapangan agar langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera berjalan dan masyarakat lebih cepat merasakan kehadiran pemerintah melalui penanganan yang nyata,” ujar Tomsi. (*)
Editor : Al Mangindo
