Padang Usulkan Skema Fleksibel untuk Penuhi Target LP2B Sumbar

Menara Info — Pemerintah Kota Padang mengusulkan skema fleksibel dalam pemenuhan target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Sumatera Barat, mengingat posisi Kota Padang sebagai ibu kota provinsi yang juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan investasi.

Usulan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penetapan dan Integritas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (2/6/2026).

Maigus mengatakan, Pemerintah Kota Padang mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.

Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan dan investasi daerah.

"Kota Padang sebagai ibu kota provinsi tentu harus memperhatikan arah pembangunan dan investasi. Sehingga kami menilai sangat tidak memungkinkan apabila seluruh target LP2B itu harus dipenuhi oleh Kota Padang sendiri," ujar Maigus.

Saat ini, lahan yang telah tersedia baru mencapai 2.123,64 hektare atau sekitar 48 persen, sehingga masih terdapat kekurangan seluas 1.667,59 hektare.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Maigus mengusulkan agar daerah yang secara zonasi memiliki keterbatasan lahan dapat didukung oleh daerah lain yang mempunyai potensi lahan pertanian lebih luas.

"Kami mengusulkan agar daerah yang secara zonasi tidak memungkinkan memenuhi target LP2B, maka dapat didukung oleh daerah lain yang memiliki potensi lahan lebih luas," katanya.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Andi Renald menegaskan pentingnya percepatan penetapan LP2B sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional.