JAKARTA (22/6/2026) - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian meminta, data kegiatan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, harus dikumpulkan dan dipetakan secara menyeluruh, agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif.
“Posko agar minta detail rencana kegiatan K/L yang tergabung dalam Satgas baik yang sudah turun anggaran dari Kemenkeu maupun yang belum. Juga kegiatan pemda-pemda untuk pemulihan bencana. Agar bisa kita cek dan sinkronkan. Jangan ada yang overlapping atau yang ditinggalkan,” kata Tito dalam keterangannya.
Dia menekankan pentingnya sinkronisasi seluruh program pemulihan yang dijalankan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar tidak ada wilayah maupun kebutuhan masyarakat terdampak yang tertinggal.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul kegiatan monitoring, koordinasi, dan konsolidasi Satgas PRR di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Senin.
Kegiatan tersebut membahas perkembangan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), pemulihan lahan sawah, perbaikan infrastruktur, serta penguatan Posko Satgas PRR di tingkat daerah.
Selain sinkronisasi program, Tito juga meminta agar perhatian diberikan terhadap sejumlah kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya pembangunan jalan dan jembatan serta percepatan pembangunan hunian tetap.“Harusnya dibahas juga hal-hal yang urgent yaitu jalan, jembatan, Menteri PU (Pekerjaan Umum-Dody Hanggodo) sudah turun anggarannya Rp22 triliun dari Kemenkeu (Kementerian keuangan) dan Huntap,” ujarnya.
Di Aceh Timur, pemerintah daerah saat ini tengah menyelesaikan perencanaan pemanfaatan TKD sebesar Rp1,356 triliun dan BKK sebesar Rp52 miliar yang berasal dari hibah Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang dan Kota Pariaman.
Pemerintah daerah menargetkan proses administrasi selesai pada Juli sehingga realisasi dapat dipercepat pada Agustus.
Sementara itu, Kabupaten Aceh Utara memiliki TKD sebesar Rp1,6 triliun dan menerima hibah antardaerah sebesar Rp32 miliar dari Kabupaten Simalungun, Kota Padang dan Kota Pariaman.
Editor : Al Mangindo
