“Nah, mungkin kita butuh point of view dari profesor kaitan dengan hal ini, apa yang harus diperkuat, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan.”
“Jangan sampai nanti ada hal-hal yang kemudian kontraproduktif seperti yang baru-baru ini terjadi kaitan dengan ekosistem syariah di Indonesia dan penempatannya di Bali apakah pas atau tidak, itu mungkin kita butuh masukan,” katanya.
Habib Idrus juga menyoroti pentingnya pengembangan instrumen green sukuk dan wakaf produktif yang dipadukan dengan instrumen sukuk.
Menurutnya, skema tersebut mampu menggabungkan nilai sosial dengan manfaat ekonomi sehingga berpotensi menarik minat investor global.
“Orang di dunia ini, lebih suka ada yang namanya sumbangan, tapi di dalamnya juga ada keuntungan. Jadi, wakaf produktif yang di dalamnya juga dibuat ada instrumen sukuknya, ini saya rasa juga harus dipikirkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai pengelolaan aset syariah di Indonesia masih jauh di bawah potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, keberadaan PFII diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan pengelola aset syariah global untuk membuka kantor regional di Indonesia sekaligus memperkuat industri keuangan syariah nasional.
Menurut Habib Idrus, integrasi berbagai instrumen ekonomi halal dalam PFII akan menjadi keunggulan kompetitif Indonesia dibandingkan negara lain.Dengan kekayaan budaya, populasi muslim yang besar, serta potensi industri halal yang terus berkembang, Indonesia dinilai memiliki modal kuat untuk menjadi pusat keuangan syariah berkelas dunia.
“Kalau kata para narasumber, kita harus punya diferensiasi. Maka saya pikir Islamic Ecosystem Venture Hub menjadi diferensiasinya PFII di Indonesia.”
“Itu menjadi poin penting untuk kita sampaikan di dalam undang-undang atau rancangan undang-undang ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Al Mangindo
