“Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan,” kata Budi di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Komitmen tersebut menjadi bagian dari rencana pemulihan permanen yang telah disusun melalui Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tahun 2026-2028.
Dokumen tersebut menjadi acuan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun.
Dalam Renduk tersebut, sektor kesehatan menjadi bagian dari pilar prioritas pemulihan sosial yang mencakup 6.194 kegiatan dengan dukungan anggaran sekitar Rp18,73 triliun.
Alokasi tersebut akan digunakan untuk membangun kembali layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan keberhasilan pemulihan permanen di 53 kabupaten dan kota terdampak memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong,” tegas Tito usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, 18 Juni 2026. (*)
Editor : Al Mangindo
