JAKARTA (27/7/2026) - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, aktif menyampaikan perkembangan program pemulihan kepada masyarakat.
“Keterbukaan informasi diperlukan agar publik dapat mengetahui capaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara jelas, terukur, dan berkelanjutan,” tegas Tito.
Arahan tersebut disampaikan Tito, setelah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan itu, Tito membahas percepatan persetujuan anggaran bagi sejumlah program prioritas yang dibutuhkan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menegaskan Satgas PRR akan terus memantau pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, setiap K/L dan pemerintah daerah perlu menyampaikan perkembangan kegiatan secara berkala, baik untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Supaya rehab-rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat,” kata Tito.Pemulihan pascabencana Sumatera telah memiliki Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026-2028 yang mencakup 11.520 kegiatan.
Program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh 33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
Pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun langsung kepada pemerintah daerah di tiga provinsi terdampak.
Dana tersebut diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Editor : Al Mangindo
