Pada 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp39 triliun untuk mendukung program K/L yang tergabung dalam Satgas PRR.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh instansi, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.
Tito turut mendorong percepatan persetujuan empat usulan anggaran yang dinilai sangat prioritas. Anggaran tersebut dibutuhkan Kementerian Pertanian untuk memulihkan sawah dan perkebunan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk merehabilitasi tambak, Kementerian Agama untuk memperbaiki pesantren, madrasah dan rumah ibadah, serta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membantu pemulihan usaha warga terdampak.
“Kalau sudah ditransfer, saya sebagai Kasatgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Tito.Percepatan anggaran juga menjadi perhatian dalam rapat harian Posko Nasional Satgas PRR. K/L yang telah menerima anggaran belanja tambahan diminta segera merealisasikannya menjadi program di lapangan serta melaporkan perkembangannya secara berkala.
Sementara itu, K/L yang usulan anggaran dan rencana aksinya masih diproses diminta menjaga konsistensi kebutuhan sesuai Rencana Induk agar proses persetujuan tidak terhambat. (*)
Editor : Al Mangindo
