Tak hanya urusan air bersih, pengelolaan sampah juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. Fadly meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan konsep Refuse Derived Fuel (RDF) di Kota Padang.
Konsep tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan sampah, karena sampah yang telah melalui proses pengolahan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.
Fadly juga mendorong agar proses pemilahan dilakukan sejak dari tingkat rumah tangga, sehingga sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir masih memiliki nilai manfaat.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa memastikan sejumlah kebutuhan yang disampaikan Pemko Padang akan ditindaklanjuti melalui perencanaan teknis untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat.
Untuk SPAM Unand, BPBPK menargetkan Detail Engineering Design (DED) hingga sambungan rumah rampung pada awal Januari 2027.
Selanjutnya, proses lelang ditargetkan dapat dilakukan pada Maret 2027, dengan pembangunan berlangsung pada 2027-2028.Dukungan terhadap pembangunan TPST/RDF juga akan dilanjutkan melalui review DED dengan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Sedangkan untuk SPAM Gunung Pangilun, BPBPK akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan seluas 8.175 meter persegi.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan yang didukung pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Editor : Veby Rikiyanto
