PADANG (14/9/2026) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme.
Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen Pol Arif Makhfudiharto dan Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Khariroh Maknunah di Istana Gubernuran, Senin.
Gubernur Mahyeldi mengatakan, perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan terdekat tempat anak tumbuh dan berkembang.
Karena itu, keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan, pembinaan, pengawasan, sekaligus pendampingan kepada anak.
“Anak-anak kita harus mendapatkan lingkungan yang baik, baik di keluarga maupun di sekolah. Karena itu, perhatian dan pengawasan terhadap tumbuh kembang anak harus menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, tantangan perlindungan anak semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses anak terhadap berbagai platform digital.Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama agar anak tidak mudah terpapar berbagai paham maupun jaringan yang dapat mengancam perkembangan dan masa depannya.
Guna memastikan hal tersebut, Mahyeldi menyebut Pemprov Sumbar saat ini tengah melakukan skrining terhadap peserta didik jenjang SLTA di 10 kabupaten/kota sebagai salah satu langkah deteksi dini terhadap berbagai potensi permasalahan yang dapat memengaruhi perkembangan dan keamanan anak.
Hasil deteksi dini tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan dan pendampingan anak.
“Deteksi dini penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana setelah ditemukan ada persoalan, anak mendapatkan pendampingan dan layanan yang sesuai. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus kita perkuat,” ucapnya.
Editor : Al Mangindo
