Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menekankan bahwa kualitas pelayanan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga iklim investasi semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Rosan.
Ia menyebut, komitmen tersebut sejalan dengan tema Anugerah Layanan Investasi 2026, yakni “Investasi Tumbuh, Hilirisasi Tangguh, Indonesia Maju.”
Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Mohammad Rudy Salahuddin, menjelaskan penghargaan tersebut diberikan setelah pemerintah daerah melalui sejumlah tahapan penilaian, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan, hingga penetapan nominasi.
“Harapannya, pemberian penghargaan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” kata Rudy.
Ia menambahkan, salah satu aspek utama yang menjadi penilaian ialah komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.“Penilaian juga mencakup upaya meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan,” ujarnya.
Bagi Pemko Padang, capaian sebagai nomine tersebut menjadi dorongan untuk terus membenahi pelayanan publik dan menciptakan ekosistem usaha yang semakin terbuka, sehingga potensi investasi yang dimiliki Kota Padang dapat dikembangkan dan memberi manfaat lebih luas bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
