PADANG, Menara Info – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang bersikap terbuka dan transparan selama proses pemeriksaan kepatuhan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Entry Meeting pemeriksaan kepatuhan belanja daerah di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (28/10/2026).
Maigus menegaskan, pelaksanaan pemerintahan, khususnya pengelolaan anggaran, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prinsip kepatuhan.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah.
"Pelaksanaan pemerintahan, khususnya pelaksanaan anggaran, harus benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan asas kepatuhan. Ini sejalan dengan Program Unggulan (Progul) Padang Amanah," ujarnya.
Ia berharap, pemeriksaan BPK dapat menjadi instrumen evaluasi bagi Pemko Padang untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.Maigus juga menekankan pentingnya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta meningkatkan capaian pemeriksaan agar Kota Padang dapat meraih hasil terbaik di Sumatera Barat.
"Kita berharap nilai pemeriksaan Kota Padang dapat meningkat dari sebelumnya, bahkan kalau bisa menjadi yang terbaik dalam penilaian BPK RI di wilayah Sumatera Barat," katanya.
Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, Maigus meminta seluruh OPD terkait menjalin komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa, menyampaikan kondisi dan permasalahan sesuai fakta, serta tidak menutup-nutupi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.
Menurutnya, keterbukaan dan kerja sama seluruh perangkat daerah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan.
Editor : Veby Rikiyanto
