Sambil mengupayakan penyelesaian kedua lokasi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan alternatif berupa pemanfaatan tanah bekas hak guna usaha maupun pengadaan tanah melalui APBD sesuai ketentuan.
Pilihan ini masih perlu dikaji dan dikoordinasikan agar penyiapan huntap tidak bergantung pada satu skema penyediaan lahan.
“Pada bulan November ini, status lahan harus sudah jelas secara tertulis. Dengan demikian, pada bulan Desember seluruh dokumen administrasi Readiness Criteria dapat dilengkapi sehingga pada Januari 2027 tahapan perencanaan dan persiapan lelang fisik sudah dapat dilaksanakan,” jelas Kepala Seksi Wilayah I BP3KP Sumatera III, Widya.
Selain kepastian administrasi, keselamatan lokasi menjadi perhatian dalam penyiapan kawasan hunian. DLHPKPP Padang Pariaman mengikuti diskusi kelompok terarah yang diselenggarakan Badan Geologi Kementerian ESDM di Kota Padang, Kamis (5/11/2026), untuk memperkuat pertimbangan geologi dalam perencanaan relokasi masyarakat.
Forum tersebut menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi tanah, potensi gerakan tanah dan likuefaksi, stabilitas lereng, drainase, serta ketersediaan air bersih.
Kelayakan lokasi perlu dibedakan antara yang dapat digunakan, sebagian dapat digunakan, membutuhkan penguatan konstruksi, dan harus dihindari.
Dengan demikian, relokasi tidak memindahkan warga ke kawasan dengan ancaman bencana yang sama atau lebih besar.Andri menyampaikan rekomendasi Badan Geologi diharapkan menjadi salah satu referensi penting dalam menentukan lokasi huntap.
Pertimbangan teknis tersebut diperlukan agar percepatan penyediaan rumah tetap mengutamakan keselamatan dan keberlanjutan kehidupan keluarga terdampak.
“Pembangunan hunian pascabencana pada akhirnya bukan hanya tentang menyediakan rumah bagi masyarakat, tetapi juga memastikan setiap keluarga dapat kembali membangun kehidupan di lingkungan yang aman, layak, dan berkelanjutan,” kata Andri. (*)
Editor : Al Mangindo
