JAKARTA (11/11/2026) - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, penertiban penertiban ekosistem haji dan umrah nasional ini dipicu oleh maraknya kasus penipuan yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
"Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa," kata Wamenhaj saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Diktakannnya, Kementerian Haji dan Umrah terus menyelaraskan langkah strategis penertiban ekosistem haji dan umrah nasional.
Upaya ini berfokus pada penguatan penegakan hukum terhadap travel bermasalah serta pembersihan data izin penyelenggara demi memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah.
Melihat tingginya angka penipuan, ungkap Dahnil, Kemenhaj berkomitmen memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan ibadah untuk mencari keuntungan ilegal.
"Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas," tegasnya.Guna menindak tegas para pelaku, Kemenhaj memperkuat struktur pengawasan internal melalui revitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian serta rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini.”
“Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut," jelas Wamenhaj.
Di saat yang sama, Kemenhaj juga melakukan pembersihan izin dan pendataan ulang terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah.
Editor : Al Mangindo
