"Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup," ungkapnya.
Seiring dengan pembersihan data tersebut, Wamenhaj menegaskan moratorium perizinan baru dan meminta masyarakat mewaspadai oknum yang mengatasnamakan kementerian.
"Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya.”
“Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami," terang Wamenhaj.
Seluruh rangkaian proses audit dan pendataan travel ini ditargetkan rampung pada bulan ini agar perizinan baru dengan sistem yang lebih tertib dapat dibuka pada awal tahun depan."Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami," pungkas Wamenhaj. (*)
Editor : Al Mangindo
