Sistem keuangan yang terintegrasi diharapkan membantu pesantren meningkatkan transparansi, memantau arus kas, serta memisahkan dana operasional, dana pendidikan, dana sosial, dan dana usaha sesuai peruntukannya.
Meski begitu, penerapannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan masing-masing pesantren.
"Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi simbol modernisasi. Kita ingin teknologi benar-benar memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan pesantren," kata Basnang.
Terkait investasi, Basnang mengingatkan pesantren agar tidak gegabah. "Kita tidak boleh mendorong pesantren untuk berinvestasi tanpa pemahaman yang memadai mengenai risiko, legalitas produk, tata kelola, dan kesesuaian dengan prinsip syariah," ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri membangun kemandirian ekonomi pesantren.
Diperlukan kolaborasi dengan regulator, perbankan syariah, pasar modal, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga filantropi Islam, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.BEI dan pelaku industri pasar modal syariah, misalnya, dapat memberikan pemahaman mengenai instrumen investasi yang legal dan sesuai ketentuan.
Basnang pun memberikan lima arahan kepada peserta, yakni pemetaan kondisi keuangan pesantren, penyusunan peta jalan digitalisasi tata kelola keuangan, peningkatan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan, pendampingan teknis dan klinik inkubasi bisnis, serta mekanisme tindak lanjut kolaborasi yang terukur.
Senada dengan itu, Direktur Pemberdayaan Pesantren Ditjen Pesantren Kemenag, Yusi Damayanti, menekankan pentingnya tindak lanjut setelah workshop.
"Kami tidak ingin workshop ini berhenti di ruang diskusi. Kami mendorong pesantren peserta menindaklanjuti hasilnya, mulai dari pembenahan pencatatan keuangan hingga pemahaman instrumen keuangan syariah, agar transformasi tata kelola benar-benar berjalan di lapangan," ujar Yusi.
Editor : Al Mangindo
