BOGOR (15/11/2026) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa terkejut setelah memperoleh informasi bahwa terdapat sekitar 24.000 penduduk Kota Bogor yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan data kependudukan yang selama ini menjadi dasar berbagai layanan publik
“Saya jujur terkaget-kaget ya, sampai terdapat data 24 ribu penduduk di Bogor tidak memiliki nopen (nomor penduduk),” ungkapnya usai melakukan kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Selain itu, ditemukan penerima bantuan sosial yang tidak lagi tercatat sebagai penerima karena namanya terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor.
Padahal, setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, warga tersebut dinilai masih layak menerima bantuan.
Menurut Agun, temuan itu perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem administrasi kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Ia mengingatkan bahwa gagasan Single Identity Number (SIN) telah lama disuarakan untuk mengintegrasikan data kependudukan sebagai basis berbagai pelayanan publik.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada 2002 pernah terjadi pemutusan penggunaan data (cut off), sebelum data tersebut kembali dibuka dan dikirimkan ke daerah.
Kondisi itu, menurutnya, perlu ditelusuri lebih jauh untuk mengetahui persoalan yang terjadi pada sistem pengelolaan data kependudukan.
Atas dasar itu, Agun mengusulkan Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik, bahkan investigasi, ke pusat data kependudukan di Kalibata serta meninjau sistem pencadangan data yang sebelumnya disebut berada di Batam.
Editor : Al Mangindo
