Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah persoalan muncul akibat sistem yang tidak berjalan optimal atau kurangnya pemeliharaan.
“Sehingga saya mengusulkan pada Komisi II untuk melakukan kunjungan spesifik, investigasi kalau perlu, terhadap pusat data kependudukan yang ada di Kalibata.”
“Dan dulu kalau tidak salah ada cadangannya itu ada di Batam. Kita mau melihat kenapa itu sampai bisa seperti itu? Apakah sistemnya yang tidak jalan atau tidak dirawat atau kami tidak ngerti,” ungkapnya.
Agun menegaskan, revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tengah menjadi perhatian harus mengatur integrasi SIN secara lebih terperinci.
Data kependudukan harus menjadi data utama (single entry) bagi berbagai layanan publik, mulai dari penerbitan KTP, ijazah, perizinan usaha, hingga pendaftaran paten dan merek.
“Maka revisi undang-undang adminduk ingin menyatukan Single Identity Number itu harus lebih detail, harus dipastikan bahwa data kependudukan itu adalah data entry bagi pelayanan-pelayanan publik yang lain.”
“Mulai dari pembuatan KTP, ijazah, ijin usaha, untuk dapatkan paten, merek, dan sebagainya hanya dengan data dari kependudukan. Nah, tapi juga harus diatur dalam undang-undang ini bagaimana prosesnya,” jelasnya.Selain integrasi data, ia menilai mekanisme pemutakhiran data juga perlu diubah menjadi lebih aktif. Pemerintah tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada laporan masyarakat, terutama untuk pencatatan peristiwa kematian.
“Nah, prosesnya menurut hemat saya harus aktif. Jadi, kalau aktif menyerahkan ke penduduk, kepada warga, seperti misalkan mencatatkan, melaporkan orang kematian, mungkin ya untuk apa lagi, buang ongkos, buang biaya gitu ya, tidak efektif gitu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menurutnya, ketergantungan pada pelaporan masyarakat berpotensi menyebabkan data tidak mutakhir. Salah satu dampaknya terlihat pada daftar pemilih dalam pemilu, ketika warga yang telah meninggal dunia masih tercatat karena kematiannya belum dilaporkan.
Editor : Al Mangindo
