Jika masyarakat tidak menerima atau tidak mempercayai fatwa MUI, maka fatwa tersebut tidak akan memiliki kekuatan, selanjutnya fatwa MUI tidak memiliki mekanisme penegakan yang jelas, sehingga sulit untuk memastikan bahwa fatwa tersebut dijalankan oleh masyarakat, dan Tidak ada sanksi yang jelas bagi mereka yang tidak mematuhi fatwa MUI, sehingga fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku masyarakat.
Selain itu, MUI juga dianggap tidak memiliki independensi yang cukup dalam membuat keputusan, sehingga fatwa yang dikeluarkan juga akan dipertanyakan oleh banyak kalangan.
Untuk itu, maka perlu adanya peningkatan kualitas fatwa dan panduan MUI, dimana MUI bisa mengupayakan peningkatan kredibilitas, dengan menggunakan metode ijtihad yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dalam membuat fatwa, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan fatwa dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas fatwa dan panduan yang lebih jelas dalam menjalankan fatwa tersebut.
Kesimpulannya, MUI memiliki peran penting dalam pembuatan aturan Islam di Indonesia. Namun, peran MUI juga memiliki kelemahan dari segi fatwa, oleh karena itu, MUI perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pembuatan fatwa serta panduan tentang hukum Islam, dan juga mengupayakan beberapa peningkatan dalam menambah kekuatan fatwa yang dikeluarkan serta mempertimbangkan saran-saran membangun untuk meningkatkan kualitas fatwa dan panduan dalam menjalankan fatwa yang sudah di buat tersebut.
