Perlu dipahami, pengusaha lokal bukan investor besar yang bisa menunggu bertahun-tahun. Mereka bergerak dengan modal terbatas, mengandalkan kecepatan izin untuk bertahan hidup. Ketika negara gagal menyediakan perangkat kebijakan yang siap pakai, maka yang terjadi adalah ketidakadilan struktural: aturan modern diberlakukan, tetapi infrastrukturnya tertinggal.
Pemerintah daerah tidak bisa terus berlindung di balik dalih “menunggu regulasi pusat” atau “proses harmonisasi”. Jika OSS sudah diwajibkan berjalan berbasis RDTR, maka RDTR harus dipercepat, dituntaskan, dan dipublikasikan secara transparan.
Tanpa itu, OSS hanya akan menjadi sistem canggih yang menutup pintu usaha rakyatnya sendiri.
Dan pada akhirnya, publik berhak bertanya:siapa yang sebenarnya dilayani oleh reformasi perizinan ini pengusaha atau sekadar sistem?
