Pemko Padang Raih WTP ke-13 dari BPK Sumbar

×

Pemko Padang Raih WTP ke-13 dari BPK Sumbar

Bagikan berita
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra, Jumat (29/5/2026)
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra, Jumat (29/5/2026)

PADANG, Menara Info — Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

Raihan ini menjadi opini WTP ke-13 bagi Pemko Padang dan ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (29/5/2026).

Turut hadir Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar, serta tujuh kepala daerah di Sumbar.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyebut capaian tersebut menjadi indikator penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, Pemko Padang akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah.

“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen ini merupakan implementasi dari Progul Padang Amanah,” ujarnya.

Maigus juga memastikan seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk pembenahan berkelanjutan, terutama dalam peningkatan layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta membangun birokrasi yang bersih dan responsif.

“Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Editor : Veby Rikiyanto
Bagikan

Berita Terkait
Terkini