JAKARTA (25/6/2026) - Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, akuntabilitas tidak cukup berhenti pada capaian di atas kertas, melainkan perlu menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan nasional.
“Tata kelola keuangan negara di sektor publik, perlu bergerak melampaui pendekatan administratif yang selama ini berpusat pada angka-angka pertanggungjawaban,” terang Yassierli.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri dan jadi pembicara pada Public Sector Governance Summit (PSGS) yang digelar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta, Kamis.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam tata kelola sektor publik, dari sekadar orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Yassierli turut mengapresiasi kontribusi para akuntan yang selama ini mengawal tata kelola keuangan di sektor publik maupun swasta.
Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah kebutuhan akan sistem keuangan yang tidak hanya akuntabel, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan.Karena itu, ia mendorong Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk semakin memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan negara.
Pendekatan tersebut dinilai memiliki relevansi kuat dengan sektor keten agakerjaan yang mencakup ruang lingkup sangat luas dan bersentuhan langsung dengan berbagai aspek pembangunan.
“Kami di Kemnaker mengelola angkatan kerja yang sangat besar, mencapai 155 juta orang. Dengan tanggung jawab seperti 'HRD negara', kami berkomitmen menjadikan internal kementerian sebagai contoh konkret penerapan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Yassierli.
Langkah itu, lanjutnya, sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja sebagai agenda prioritas.
Editor : Al Mangindo
