Hasil kajian tersebut diharapkan melahirkan white paper dan rekomendasi strategis guna menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono mengatakan bahwa audit sektor publik tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga harus mampu mendorong perbaikan tata kelola serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Pengelolaan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan menjadi landasan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Budi. (*)
Editor : Al Mangindo
