Selain itu, platform digital juga dinilai perlu memiliki dana cadangan sebagai jaminan apabila terjadi gangguan sistem sehingga arus kas para penjual tidak terganggu.
“Kalau alasan yang digunakan adalah error sistem, maka seharusnya setiap platform sudah memiliki mekanisme mitigasi risiko, termasuk dana jaminan, agar hak-hak keuangan para seller tetap terlindungi," tegasnya.
Novita mengingatkan, UMKM merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional. Karena itu, terganggunya aktivitas ribuan pelaku usaha akibat dana yang tertahan dapat memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi secara lebih luas.
Ia juga menilai laporan yang diterima Komisi VII menjadi sinyal bahwa implementasi regulasi perlindungan UMKM masih belum berjalan optimal.
Menurutnya, pengawasan pemerintah dan koordinasi antar-kementerian perlu diperkuat agar hak-hak pelaku usaha maupun konsumen dapat terlindungi secara maksimal.
Novita menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional, melalui dukungan terhadap platform lokal.Ia berharap, pembentukan Pansus tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat daya saing ekosistem digital Indonesia.
“Kita ingin platform lokal mampu berjaya di negeri sendiri. Momentum ini harus jadi evaluasi bersama agar regulasi yang dibangun benar-benar melindungi UMKM sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor : Al Mangindo
