JAKARTA (7/7/2026) - Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena mendesak adanya langkah mitigasi konkret, menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS.
Ia mendorong program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak agar mampu mengolah potensi di kampung halaman.
Samuel menyoroti keahlian buruh pabrik yang selama ini terlalu spesifik, sehingga kerap tidak relevan saat mereka terpaksa pulang ke daerah akibat PHK.
Oleh karena itu, diperlukan konsep yang matang dari kepala daerah untuk memetakan kekuatan ekonomi lokal agar lahan produktif pedesaan bisa diolah kembali bersama para mantan buruh.
“Pada saat terjadi PHK, apa hal lain yang bisa dilakukan oleh para buruh ini? Begitu kembali ke kampungnya, belum tentu keahlian itu mempunyai fungsi di sana. Maka, harus ada suatu pembinaan ulang,” ujar Legislator Dapil Jawa Tengah I, Selasa.
Selain peran kepala daerah, legislator asal Dapil Jawa Tengah I ini juga menekankan krusialnya andil anggota legislatif.Oleh karena itu, ia menilai masa reses mendatang harus menjadi momentum bagi jajaran Komisi VII DPR RI untuk mengkaji lebih dalam kondisi riil sektor industri di daerah pemilihan masing-masing.
“Ini waktunya anggota DPR melakukan dialog dengan para buruh yang mengalami PHK. Anggota DPR dari masing-masing konstituen harus turut membantu menjadi pembina untuk menjadi mata rantai bagi mereka,” tegasnya.
Di sisi lain, legislator fraksi PDIP ini mengakui bahwa pandangan yang disampaikannya masih berupa pemetaan awal mengingat rumitnya persoalan makro ekonomi saat ini.
“Ini memang sesuatu yang kompleks karena itu usulan yang saya sampaikan, ini usulan yang juga sifatnya sangat surface, belum mendalam. Ini yang tentunya menurut kami perlu kami pelajari di daerah masing-masing,” tutupnya. (*)
Editor : Al Mangindo
