Kepemimpinan kepala daerah, menurut Bima, harus hadir hingga ke tingkat implementasi dan tidak sepenuhnya didelegasikan.
“Di Jakarta, Bapak-Ibu, Kemendagri, Pak Menteri itu konsisten. Senin itu rakor inflasi. Enggak pernah absen. Kadang bergantian, Wamen atau Sekjen, dan rakor-rakor lain.”
“Jadi, di tengah situasi seperti ini, Pak Menteri menitipkan pesan agar Bapak-Ibu untuk tetap fokus dan saling berkoordinasi satu sama lain dalam menjalankan berbagai program, agar hasilnya optimal,” ujarnya
Dikesempatan itu, Bima juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, mempercepat penyelesaian persoalan batas wilayah antardaerah, serta memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetap terjaga meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah.
Lebih lanjut, Wamendagri menekankan bahwa kepala daerah saat ini dituntut menjadi pemimpin yang transformasional, mampu menghadirkan perubahan melalui inovasi, kolaborasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik global, pengawalan program prioritas nasional, pemenuhan janji kampanye, perkembangan media sosial, hingga potensi persoalan hukum."Kami berharap sekali di forum ini, Bapak/Ibu Gubernur dapat saling menginspirasi melalui best practices masing-masing, agar bisa dijadikan contoh bagi yang underperformer," tambah dia.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan inovasi.
Rapat kerja APPSI yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 16-17 Juli 2026 tersebut turut dihadiri oleh seluruh gubernur dari berbagai provinsi atau yang mewakili serta jajaran pengurus dan dewan pakar APPSI. (*)
Editor : Al Mangindo
