JAKARTA, Menara Info- Pemerintah Kota Padang terus mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat (SR) dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Langkah yang dipimpin Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang segera memasuki tahap pelaksanaan.
Rombongan Pemko Padang terlebih dahulu diterima Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara.
Dalam pertemuan itu, dibahas progres penyediaan lahan yang disiapkan Pemko Padang sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Herman Koswara mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mendukung program nasional tersebut.
Namun, ia menekankan agar status kepemilikan lahan segera diperjelas dan proses alih fungsi lahan segera dituntaskan sebagai syarat penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)."Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar KKPR dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan," ujar Herman.
Usai dari Kemensos, rombongan melanjutkan koordinasi ke Kementerian ATR/BPN dan diterima Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Direktorat Jenderal Tata Ruang, Rahma Julianti.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pemenuhan dokumen tata ruang dan persyaratan administrasi untuk lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma Julianti menyampaikan Kementerian ATR/BPN siap memberikan pendampingan sesuai kewenangan agar seluruh persyaratan tata ruang dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Editor : Veby Rikiyanto
