“Tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” imbuh Puan.
Di sisi lain, Puan menyatakan memang tak dapat disangkal bahwa ada ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, dan geoekonomi serta geopolitik global. Oleh karena itu, ia menilai kerja sama internasional sangat penting.
“Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka,” ucapnya.
Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah kutub yang berlawanan, namun sebaliknya negara-negara yang berdaulat dan setara membentuk dasar bagi kerja sama internasional yang adil.
“Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” papar Puan.
Puan pun menilai keputusan global mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak dapat hanya mencerminkan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” jelasnya.“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” tambah Puan.
Melalui IPU, Puan menilai parlemen dunia dapat memperkuat kerja sama antar-parlemen untuk memastikan bahwa tatanan global tidak hanya lebih saling terhubung tetapi juga lebih demokratis, lebih adil, dan lebih manusiawi.
“Pada akhirnya, tata pemerintahan yang baik bukanlah tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah rakyat, keadilan, martabat, dan kemampuan rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” sebutnya.
Editor : Al Mangindo
