Puan menegaskan, demokrasi tidaklah cukup jika hanya memberikan hak pilih kepada rakyat.
“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” papar Puan.
Oleh karena itu, disampaikan Puan, tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya sederhana namun mendasar.
“Apakah suara rakyat didengar, apakah hak-hak mereka dilindungi, dan apakah kekuasaan tunduk pada pengawasan? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang adil untuk memperbaiki kehidupan mereka, dan apakah bangsa ini memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri?” urainya.
Puan kembali mengingatkan, tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola yang berkeadilan, yaitu tata kelola yang mengubah kedaulatan rakyat menjadi kesejahteraan rakyat.
Atas nama DPR yang mewakili rakyat Indonesia, Puan kemudian memberikan seruan lantang di hadapan parlemen negara-negara dunia.“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang mewakili rakyat Indonesia, menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih baik, lebih makmur, adil, dan manusiawi,” seru Puan.
“Sebuah tatanan yang menempatkan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama sebagai inti hubungan antarnegara, serta menghormati martabat dan kedaulatan setiap bangsa,” tegasnya.
Menurut Ketua BKSAP DPR Irine Yusiana Roba Putri, kehadiran Puan di Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan hangat dari para delegasi.
Termasuk apresiasi sejumlah anggota parlemen negara sahabat atas pandangan yang disampaikan Puan.
Editor : Al Mangindo
