Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan disertai evaluasi per kecamatan guna memantau perkembangan serta mengidentifikasi persoalan yang dihadapi koperasi.
Apriandi menjelaskan, Tim Inkubasi Koperasi juga berperan aktif menindaklanjuti koperasi yang tidak aktif.
Langkah yang dilakukan antara lain menyurati dan mendatangi langsung pengurus koperasi, memberikan surat teguran, serta mengusulkan pembubaran bagi koperasi yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Di samping pengawasan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang turut melakukan pembinaan melalui pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi.
Dukungan juga diberikan melalui bantuan penguatan modal bagi koperasi serta bantuan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Strategi pendampingan berbasis wilayah tersebut mendapat apresiasi dari anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dharmasraya, Yulindo Sari Muhtar.
Ia menilai keberadaan tenaga pendamping di seluruh kecamatan merupakan langkah positif karena membantu memperluas jangkauan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Dharmasraya, Hendrianto, menyampaikan bahwa daerahnya memiliki 291 koperasi, terdiri atas 147 koperasi aktif dan 144 koperasi tidak aktif.
Melalui kunjungan tersebut, pihaknya berharap dapat memperoleh masukan dan referensi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan koperasi di Kabupaten Dharmasraya.
Pengalaman Kota Padang dalam membentuk tim pendamping, melakukan pengawasan rutin, serta mengevaluasi perkembangan koperasi di tingkat kecamatan diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk mendorong koperasi di Dharmasraya agar lebih aktif, tertib dalam pengelolaan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(*)
Editor : Veby Rikiyanto
