"Kita juga akan menghadirkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3 pada tahun depan. Insyaallah, ini akan menjadi revisi kita bersama," ujar Yassierli.
Menurutnya, keterlibatan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah diperlukan agar penyempurnaan aturan K3 mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk kebutuhan pelindungan keselamatan pekerja di tempat kerja.
Selain itu, penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga menjadi agenda prioritas.
Yassierli meminta anggota LKS Tripnas yang mendapat penugasan untuk aktif memberikan masukan dalam penyusunannya.Ia berharap LKS Tripnas periode berikutnya dapat melanjutkan capaian kelembagaan yang telah dibangun dan menjaga dialog tripartit sebagai ruang mempertemukan kepentingan pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. (*)
Editor : Al Mangindo
