7 Kawasan Konservasi Perairan Sumbar Disulap Jadi Wisata Bahari - Keseimbangan Ekologi Tetap Prioritas

×

7 Kawasan Konservasi Perairan Sumbar Disulap Jadi Wisata Bahari - Keseimbangan Ekologi Tetap Prioritas

Bagikan berita
Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kepala DKP Sumbar, Syefdinon beserta jajaran, temui Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta, Senin. (humas)
Gubernur Sumbar, Mahyeldi didampingi Kepala DKP Sumbar, Syefdinon beserta jajaran, temui Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta, Senin. (humas)

Selanjutnya, Pemprov Sumbar juga mengusulkan pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera.

Mahyeldi menyebut rencana tersebut telah mendapat dukungan dari KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem.

Selain itu, Pemprov Sumbar turut mendorong optimalisasi pemanfaatan tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar sebagai kawasan wisata bahari berbasis konservasi yang tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.

“Seluruh inisiatif ini kita integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang,” tutur Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon mengatakan Menteri KKP memberikan dukungan terhadap berbagai program yang diusulkan Pemprov Sumbar, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi biru dan peningkatan produktivitas sektor perikanan.

Menurut Syefdinon, Menteri KKP menilai program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan ekosistem ekonomi kelautan dan perikanan secara terintegrasi.

“Pak Menteri menyampaikan program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap yang ke depan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus,” kata Syefdinon.

Ia menambahkan, Menteri KKP juga meminta agar program budidaya bioflok segera direalisasikan, khususnya bagi usulan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Selain itu, lanjut Syefdinon, Menteri KKP juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, serta pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga agar biaya produksi lebih efisien dan keuntungan masyarakat pembudidaya dapat meningkat.

“Beliau juga meminta agar program ini menjadi program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan lintas OPD, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder terkait agar arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumbar semakin terintegrasi,” ujarnya.

Editor : Al Mangindo
Bagikan

Berita Terkait
Terkini