Maigus menambahkan, pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan rawan bencana harus berjalan beriringan dengan penguatan mitigasi.
Saat ini, program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) telah diterapkan di 130 sekolah di Kota Padang.
“Kita tidak hanya melakukan ikhtiar secara fisik, tetapi juga menyiapkan generasi melalui pendidikan mitigasi bencana. Sekolah dan rumah ibadah harus menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana,” katanya.
Selain aspek kebencanaan, Pemko Padang juga menyampaikan sejumlah program penguatan sektor pendidikan kepada Komisi X DPR RI, di antaranya Padang Juara dan Smart Surau.
Program Padang Juara diarahkan untuk mendukung pendidikan keluarga kurang mampu, termasuk pemenuhan kebutuhan sekolah hingga beasiswa perguruan tinggi.
Sementara Smart Surau dikembangkan untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis rumah ibadah yang terintegrasi dengan kegiatan masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro memastikan masukan Pemko Padang dan pemangku kepentingan pendidikan akan dibawa dalam pembahasan di tingkat pusat.“Kita siap mendorong pemulihan sektor pendidikan dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pemerataan akses belajar serta mitigasi risiko bencana dalam pembangunan kembali sarana pendidikan,” ujar Agung.
Ia menegaskan, pembangunan kembali sekolah pascabencana harus menghasilkan infrastruktur yang lebih aman dan tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang.
“Aspirasi ini akan menjadi bahan kami di Komisi X dalam menjalankan fungsi pengawasan dan merumuskan rekomendasi kepada pemerintah pusat guna memperlancar pemulihan pendidikan pascabencana. Infrastruktur sekolah yang dibangun kembali harus lebih tangguh dan aman terhadap potensi bencana di masa mendatang,” katanya.
Editor : Veby Rikiyanto
