“Melainkan hasil pergulatan panjang pemikiran, perjuangan, dan pengalaman berbagai bangsa,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Puan menambahkan, sejak peradaban Yunani Kuno hingga terbentuknya negara-negara demokrasi modern, selalu berlangsung dialektika mengenai siapa yang sesungguhnya berhak memegang kekuasaan, dari mana kekuasaan memperoleh legitimasinya, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan untuk kepentingan siapa kekuasaan itu digunakan?.
Menurut Puan, dialektika tersebut mempertemukan berbagai pandangan, antara kekuasaan yang terpusat dan kekuasaan yang dibatasi.
Antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak setiap warga negara, serta antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.
“Dari pergulatan itulah berkembang kesadaran bahwa kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat, dijalankan dengan pertanggungjawaban kepada rakyat, dan diabdikan bagi kepentingan rakyat,” tegas Puan.
Meski begitu, Puan menilai pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tidak dengan sendirinya menjamin terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan.
“Demokrasi dapat memberikan persamaan hak politik, akan tetapi ketimpangan ekonomi, sosial dan informasi tetap membatasi kemampuan sebagian rakyat untuk menggunakan hak-haknya secara bermakna,” ungkap Puan.Puan juga berbicara soal tantangan terbesar demokrasi di mana demokrasi bukan hanya memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat.
“Tetapi (demokrasi) juga memastikan bahwa rakyat memiliki kadaulatan dalam menentukan arah kehidupan dan menikmati hasil pembangunan untuk kehidupannya,” sebut mantan Menko PMK itu.
Kemudian dalam membangun tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya, Puan mengatakan selalu akan hadir gagasan, gerakan, dan kepemimpinan yang berusaha menjawab tantangan zamannya.
Editor : Al Mangindo
