SEMARANG (13/11/2026) - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia menilai, keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan pada rumah sakit, perlu diselesaikan melalui komunikasi dan edukasi berkelanjutan antara rumah sakit, BPJS Kesehatan dan pasien.
“Ketiga pihak ini perlu memiliki pemahaman yang sama terkait kriteria kegawatan medis, mekanisme penjaminan, hingga prosedur pembayaran klaim,” ungkap Indah Kurnia.
Hal tersebut disampaikan Indah usai melakukan kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Menurutnya, perbedaan kriteria kegawatan medis yang digunakan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien dapat menjadi salah satu sumber persoalan dalam proses pengajuan klaim.
Indah mencontohkan, dalam kondisi tertentu rumah sakit tetap harus memberikan penanganan medis meskipun kondisi pasien belum memenuhi kriteria yang ditanggung BPJS Kesehatan.
Ia mengilustrasikan pasien dengan suhu tubuh 39 derajat Celsius yang sudah mengalami kondisi tidak tertahankan, sementara ketentuan penjaminan tertentu mensyaratkan suhu mencapai 40 derajat Celsius.“Kalau pasien sudah teriak-teriak tidak tahan, rumah sakit mau tidak mau harus menerima. Pada saat dia menerima, misalnya panas 39 derajat, sementara kalau tidak 40 derajat tidak di-cover, maka biaya perawatannya tidak diganti.”
“Padahal, rumah sakit tetap melakukan perawatan dan penyembuhan terhadap pasien,” ujar Indah.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, situasi ini bisa menimbulkan persoalan dalam proses pengajuan hingga penyelesaian tagihan atau invoice rumah sakit kepada BPJS Kesehatan.
Akibatnya, rumah sakit berpotensi menanggung beban finansial ketika pelayanan telah diberikan, tetapi klaim yang diajukan belum dapat diselesaikan.
Editor : Al Mangindo
