Selain itu, Indah mengungkapkan, persoalan terkait penjaminan layanan kesehatan juga kerap menjadi keluhan yang didengarnya dalam berbagai pertemuan di Komisi IX DPR RI bersama pemangku kepentingan sektor kesehatan.
Salah satu isu yang mencuat adalah praktik pasien yang diminta pulang setelah tiga hari menjalani perawatan.
“Tiga hari dipulangkan itu sebenarnya sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ini tetap harus kita benahi dan perlu ada literasi kepada petugas medis di lapangan, kepada pasien, dan kepada BPJS itu sendiri. Ketiga pihak harus sama-sama diberikan edukasi supaya memahami,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penjaminan dapat memengaruhi keputusan pelayanan. Rumah sakit, misalnya, berpotensi khawatir biaya perawatan tidak ditanggung BPJS apabila pasien menjalani rawat inap lebih lama. Sementara itu, pasien juga perlu memperoleh penjelasan mengenai ketentuan penjaminan dan pertimbangan medis yang mendasari keputusan perawatan.
Oleh karena itu, Indah mendorong komunikasi yang lebih intensif antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan guna meluruskan informasi yang berkembang.
Menurutnya, anggapan bahwa pasien harus dipulangkan setelah tiga hari karena rumah sakit khawatir tidak memperoleh pembayaran perlu diklarifikasi bersama.
“Kalau kita tanya ke BPJS, sebenarnya tidak begitu. Jadi, perlu sedikit duduk bersama secara terus-menerus. Semoga ke depan bisa lebih baik,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut.Ketentuan Pembayaran Klaim BPJS
Sebagai informasi, mekanisme pembayaran klaim rumah sakit oleh BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Berdasarkan Pasal 76, pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dilakukan paling lambat 15 hari setelah berita acara kelengkapan berkas klaim diterbitkan dan klaim diverifikasi.
Editor : Al Mangindo
