Ia menegaskan, Stasiun Lambuang ditetapkan sebagai area komersil, dengan penetapan harga sewanya sudah melalui KJPP atau tim appraisal.
"Lahirnya harga sewa sebesar Rp2,2 miliar per tahun tersebut ditetapkan tim appraisal sesuai dengan aturan atau pun peruntukannya. Semua itu sesuai aturan yang berlaku. Nilai kontrak dibayarkan setiap tahun melalui virtual account, sehingga tidak ada yang ditutup," ungkapnya.
Ia menyampaikan, dalam penetapan harga sewa untuk Pemko Bukittinggi masih di bawah base line.
"Tidak tinggi kok harga sewa tersebut ke Pemko Bukittinggi. Berdasarkan aturan sewa ditetapkan sesuai nilai komersilnya berapa dan sejak kapan dilaksanakannya. Memang beda, dengan kontrak untuk warga sebelumnya, karena mereka bukan komersil sudah berlangsung selama beberapa tahun lalu tentu sekarang sudah jauh beda," sebutnya.
Diketahui, Stasiun Lambuang di lahan eks stasiun, merupakan pusat kuliner terbesar di Sumatera Barat (Sumbar). Pemko Bukittinggi sediakan 116 gerai sebagai tempat makan dan minum atau Food Court modern.Stasiun Lambuang ini didedikasikan Pemko Bukittinggi bagi para pelaku UMKM yang biasanya menempati badan jalan di kawasan kota. (*)
Editor : Adjurama Gustijah
