PADANG (28/7/2026) - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menilai, kebijakan penempatan aparatur sipil negara (ASN) lebih dekat dengan domisilinya, bertujuan menciptakan keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan (work-life balance).
“Kebijakan ini berpotensi meningkatkan motivasi, produktivitas sekaligus kualitas pelayanan publik,” ungkap Mahyeldi di Padang, Selasa.
Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Mahyeldi mengaku, sudah lama menjadikan aspek domisili sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam proses penempatan dan mutasi pegawai, baik saat menjabat sebagai wali Kota Padang maupun gubernur Sumbar.
Kendati demikian, ia menegaskan, itu dilakukan dengan tetap mengedepankan kebutuhan organisasi, kompetensi ASN dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat sebagai pertimbangan utama.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik gagasan tersebut. Kami bahkan sudah menerapkan konsep itu sejak lama, baik saat jadi wali Kota Padang maupun ketika jadi gubernur saat ini,” ungkap Gubernur Mahyeldi
Menurutnya, ASN yang bertugas lebih dekat dengan keluarga cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih baik sehingga mampu bekerja lebih fokus, produktif, dan memiliki semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Meski demikian, Mahyeldi menegaskan kedekatan domisili tidak boleh mengurangi profesionalisme ASN.
Penempatan pegawai tetap harus didasarkan pada kebutuhan organisasi, kompetensi, serta pemerataan sumber daya manusia di setiap perangkat daerah.
“Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal. Penempatan ASN harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pegawai dengan kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Mahyeldi berharap uji coba yang dilakukan BKN dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan manajemen ASN secara nasional.
Editor : Al Mangindo
