PADANG (3/8/2026) - Pemprov Sumbar bersama Asian Development Bank (ADB) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia gelar pelatihan Debt Management Unit (DMU).
Pelatihan yang berlangsung hingga 7 Agustus 2026 di Aula Kantor Bappeda Sumbar itu, merupakan upaya memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah.
“Pembentukan DMU merupakan langkah strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu merancang dan mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional, sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD,” ungkap Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat membuka pelatihan, Senin.
Dikatakan, aparatur yang mengikuti pelatihan DMU ini, nantinya akan bertugas menyusun strategi pembiayaan daerah, menganalisis kapasitas fiskal, mengelola risiko, menyiapkan kajian kelayakan proyek, hingga memastikan kesiapan aset yang dapat dibiayai melalui berbagai skema pembiayaan.
“Karena itu, aparatur yang mengisinya, harus memiliki kompetensi yang kuat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, saat ini kebutuhan pembangunan daerah terus meningkat, baik untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan konektivitas, maupun penanganan bencana.Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan inovasi dalam mencari sumber pembiayaan yang tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.
“Daerah tidak cukup hanya menjadi pengelola APBD, tetapi juga harus mampu merancang strategi pembiayaan pembangunan secara profesional, inovatif, dan akuntabel. Agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi secara proporsional ,” katanya.
Mahyeldi menjelaskan, salah satu alternatif pembiayaan yang tengah dipersiapkan Pemprov Sumbar adalah penerbitan Sukuk Daerah pada 2027.
Keberadaan DMU diharapkan menjadi motor utama dalam menyiapkan seluruh proses tersebut, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan pembiayaannya.
Editor : Al Mangindo
