Selain mendukung penyusunan skema pembiayaan, DMU juga diharapkan mampu membangun kepercayaan pemerintah pusat, regulator, investor, dan masyarakat terhadap kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yuli Sri Wilanti mengatakan pihaknya mengapresiasi komitmen Pemprov Sumbar dalam persiapan pembentukan DMU dan penerbitan Sukuk Daerah.
Ia menjelaskan, selama lima hari pelatihan, peserta akan mendapatkan materi mengenai regulasi pembiayaan daerah, kelembagaan DMU, pemilihan proyek yang layak dibiayai, strategi pengelolaan utang, manajemen risiko, hingga mekanisme penerbitan Sukuk Daerah.
“Harapan kami, SDM yang dibentuk melalui pelatihan ini mampu mengelola pembiayaan daerah secara profesional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif,” ujarnya.
Perbaikan Tata Kelola Pembiayaan Daerah
Deputi Country Director Indonesia Resident Mission Asian Development Bank (ADB), Kania Satwika Dipora menegaskan komitmen ADB, untuk terus mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan.Menurutnya, pembentukan DMU akan memperkuat tata kelola pembiayaan daerah agar lebih transparan, kredibel dan berkelanjutan.
Diketahui, Pelatihan DMU tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Asian Development Bank.
Melalui pelatihan ini, Pemprov Sumbar menargetkan terbentuknya tim DMU yang mampu mengelola pembiayaan pembangunan daerah secara profesional sebagai bagian dari persiapan penerbitan Sukuk Daerah pada 2027. (*)
Editor : Al Mangindo
