Oleh karena itu, sambungnya, percepatan eliminasi TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Salah satu langkahnya, Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk memperkuat fasilitas kesehatan di daerah.
“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi. Kami ingin memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk mengatasi hal ini,” ujarnya.
Benjamin menegaskan penanganan TBC tidak dapat dilakukan sektor kesehatan semata, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan program renovasi 8.000 rumah bagi masyarakat, termasuk pasien TBC yang membutuhkan.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengusulkan agar pasien TBC dari keluarga kurang mampu dapat menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung pemenuhan gizi selama masa pengobatan.
Dalam paparannya, Benjamin mengungkapkan estimasi kasus TBC di Sumbar mencapai sekitar 25 ribu kasus. Namun, baru sekitar 15 ribu kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.“Artinya masih ada sekitar 10 ribu orang di Sumatera Barat yang belum mendapat penanganan intensif, inilah tantangan kita kedepan,” katanya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr Aklima menyebut estimasi kasus TBC di Sumbar pada 2024 mencapai 25.037 kasus. Namun, baru sekitar 62 persen kasus yang berhasil ditemukan dan diobati.
Guna percepatan penanganan, Ia menilai optimalisasi pelaksanaan CKG akan sangat membantu. Sebab, melalui CKG permasalahan kesehatan masyarakat akan bisa terdeteksi, meski pun penderitanya belum menyadari jika mereka menginap suatu penyakit.
Editor : Al Mangindo