Konferensi Hukum Nasional di Unand Hasilkan Rekomendasi Menohok untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

PADANG (7/8/2026) - Ketua Umum Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Dr Agusmidah menyampaikan, hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tengah mengalami evolusi, dari yang semula lebih berorientasi pada ranah hukum privat menuju hukum publik.

“Perubahan ini jadi konsekuensi atas semakin besarnya peran negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,” ungkap Agusmidah.

Hal itu disampaikannya, pada Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan bertajuk “Transformasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Era Reformasi Regulasi, Teknologi Artificial Intelligence, dan Upaya Penegakan Hukum dalam Rangka Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).”

Konfrensi selama dua hari itu, digelar Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Pembukaan konfrensi digelar di Convention Hall Kampus Unand Limau Manis, Kamis (6/8/2026) dan hari kedua dilanjutkan di Gedung Pancasila Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Unand.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai model pekerjaan baru yang membutuhkan regulasi lebih spesifik dan adaptif.

“Meningkatnya pekerjaan di sektor informal, pola kerja fleksibel (flexible working) hingga munculnya empat bentuk ekonomi baru, jadi tantangan yang harus direspons melalui pembaruan kebijakan ketenagakerjaan,” ungkap Yassierli.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat strategi link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program pemagangan nasional serta pelatihan vokasi yang tersedia di berbagai daerah bagi lulusan SMA maupun SMP.

Selain itu, pemerintah juga memperluas pelatihan peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, mengingat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata.