Melalui mekanisme single-window, seluruh proses penentuan harga, verifikasi kualitas, hingga penerbitan invoice akan dikendalikan negara melalui PT DSI.
Pemerintah juga menargetkan seluruh devisa hasil ekspor dapat kembali secara penuh ke sistem perbankan nasional.
Selain itu, pemerintah juga ingin membangun sistem ketertelusuran (traceability) nasional guna menjawab tuntutan regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).
Dengan dukungan aset besar Danantara, PT DSI dinilai memiliki kapasitas membangun sistem pengawasan rantai pasok berbasis teknologi yang tidak mampu dilakukan eksportir kecil secara individual.
Tidak hanya itu, konsolidasi ekspor dalam satu pintu juga diharapkan mengubah posisi Indonesia dari sekadar price taker menjadi price setter komoditas global, khususnya untuk batu bara, CPO, dan nikel.
“Negara bisa memiliki leverage perdagangan global yang jauh lebih kuat karena menguasai pasokan komoditas strategis dunia,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia juga menyimpan pengalaman buruk terkait praktik monopoli tata niaga komoditas oleh negara maupun kelompok tertentu.Ia menilai sentralisasi ekspor dalam satu entitas tunggal berpotensi melahirkan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang sangat besar apabila tidak disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
“Jangan sampai semangat nasionalisme justru menghidupkan kembali pola monopoli ala masa lalu yang meninggalkan catatan kelam hingga hari ini,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKS ini menilai tata kelola ekspor sumber daya alam harus tetap menjaga prinsip transparansi, persaingan usaha sehat, serta pengawasan publik yang kuat.
Editor : Al Mangindo
